Launching KDKMP Jombang Diwarnai Dugaan Rekrutmen Titipan
Jombang — Menjelang launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dijadwalkan berlangsung Sabtu (16/08/2026), dugaan rekrutmen tenaga kerja titipan di Kabupaten Jombang kembali menjadi sorotan publik.
Sejumlah gerai koperasi di wilayah Kecamatan Jogoroto tampak mulai melakukan persiapan dengan penataan rak, pengisian stok barang kebutuhan harian, hingga pembenahan ruangan untuk operasional perdana. Informasi yang dihimpun menyebutkan terdapat empat KDKMP di Kecamatan Jogoroto yang siap di-launching, sementara total sekitar 80 KDKMP di Kabupaten Jombang disebut telah siap beroperasi.
Salah satu anggota Koramil Jogoroto membenarkan adanya agenda launching tersebut. Bahkan, informasi yang berkembang menyebut Presiden RI Prabowo Subianto akan melakukan launching terpusat KDKMP di Kabupaten Nganjuk.
Namun di balik persiapan itu, muncul polemik terkait mekanisme perekrutan tenaga kerja. Data yang diterima awak media disebut sesuai dengan daftar nama karyawan KDKMP yang sebelumnya sempat viral di media sosial. Dalam daftar tersebut terdapat sejumlah nama pekerja yang diduga direkomendasikan oleh pihak tertentu.
Salah satu karyawan KDKMP di Jogoroto mengaku dirinya mengikuti pelatihan selama dua hari di Kabupaten Nganjuk sebelum mulai bekerja. Ia juga menyebut belum mengetahui secara pasti besaran gaji yang akan diterima.
“Yang jelas kita ikut Agrinas, Pak,” ujarnya singkat.
Keterangan tersebut memunculkan dugaan bahwa proses perekrutan tidak dilakukan secara terbuka kepada masyarakat desa setempat. Sejumlah warga mempertanyakan mengapa program koperasi yang digadang-gadang untuk pemberdayaan ekonomi desa justru dinilai lebih banyak diisi pekerja hasil rekomendasi pihak tertentu.
Tak hanya masyarakat, beberapa pengawas dan pengurus KDKMP juga dikabarkan menyayangkan mekanisme perekrutan tersebut. Mereka menilai koperasi desa seharusnya menjadi ruang prioritas bagi warga lokal untuk mendapatkan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa.
Publik kini menunggu klarifikasi resmi dari pihak pengelola KDKMP maupun instansi terkait mengenai mekanisme perekrutan dan sistem pengupahan tenaga kerja. Transparansi dinilai penting agar program koperasi desa tidak kehilangan kepercayaan masyarakat sebelum benar-benar berjalan. (Ratno)